Jakarta – Anggota Komisi X DPR miris mendengarkan penjelasan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso tentang bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Pada tahun 2019 kami menerima Rp 4 miliar sehingga kegiatan pendidikan kepramukaan Kwarnas hanya terealisasi sekitar 5,3 persen,” kata Budi Waseso pada rapat dengar pendapat umum di Gedung DPR, Jakarta, 2 Desember 2019.
Menurut Budi Waseso, pada 2008 sampai dengan 2011 dana yang diterima Rp 48-49 miliar. Pada 2016 meningkat menjadi Rp 91 miliar, karena ada kegiatan Jambore Nasional di Cibubur. Tahun berikutnya sebesar Rp 10 miliar dan anjlok hanya Rp 1,5 miliar pada tahun 2018.
Andi Muawiyah Ramly, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kaget dengan kecilnya APBN yang diterima Kwarnas Pramuka. “Uang Rp 4 miliar itu sama dengan membangun jalan 4 kilometer. Komisi X harusnya malu melihat ini, ” katanya. Menurutnya, revitalisasi dan rencana strategis Gerakan Pramuka tidak akan jalan jika anggarannya sangat minim.
Illiza Sa’aduddin Djamal dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku miris dengan kecilnya dukungan pemerintah terhadap Kwarnas Pramuka. Padahal, katanya, pendidikan kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Dia mendukung ada regulasi yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah memberikan dukungan dana terhadap pramuka. “Untuk pendanaan, Kwarnas tidak berada di bawah Kemenpora, tetapi di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar Illiza yang menjabat Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kota Banda Aceh.
Rian Firmansyah dari Fraksi Partai Nasdem heran dengan kecilnya dana APBN untuk Kwarnas Gerakan Pramuka. “Ini tidak sesuai dengan tagline manusia Indonesia yang unggul,” kata Rian yang menjadi pengurus di Kwartir Cabang Pramuka Bandung Barat. Seusai dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa membangun sumber daya manusia yang unggul menjadi salah satu priritas pemerintahannya. Implementasi dari visi dan misi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang harus membumi. Metode kepramukaan di luar ruangan, katanya, sesuai dengan kebijakan terbaru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Pertanyaan yang sama juga disampaikan Zainuddin Maliki dari Fraksi Partai Amanat Nasional. “Mengapa APBN untuk Kwarnas hanya Rp 4 miliar? Apa yang selama ini dilakukan Kwarnas tidak dianggap serius oleh pemerintah?” katanya. Dia menjelaskan sejak dulu pramuka dikenal memiliki jiwa sukarelawan (volunteer) yang tinggi. “Paling dulu hadir dan memberi bantuan jika terjadi bencana atau musibah di masyarakat,” katanya.
Leave a Reply